Go to >> PUTERA NUSANTARA
bersemangat tinggi; penuh gairah; berhaluan keras: untuk membina suatu organisasi diperlukan orang-orang yang militan dan penuh pengabdian.
Prinsip
no. 1 adalah kekeluargaan = Hati yang Lembut
no. 2 adalah profesionalisme = Tangan Besi
Rabu, 02 Januari 2013
Kembalikan jiwa revolusioner Sumpah Pemuda !
Catatan A. Umar Said
Mengingat sangat pentingnya Sumpah Pemuda ini bagi bangsa Indonesia, maka tulisan ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada para pembaca untuk sama-sama menelaah - dari berbagai segi dan sudut pandang – hal-hal yang berkaitan dengan hari bersejarah ini. Sebab, Sumpah Pemuda yang menurut sejarahnya dicetuskan dalam suasana pergolakan perjuangan melawan kolonialisme/imperialisme Belanda, selama rejim militer Suharto 32 tahun telah kehilangan "api "revolusionernya, akibat politik Orde Baru. Walaupun Hari Sumpah Pemuda juga dirayakan oleh Orde Baru tiap tahun, namun terasa sekali bahwa peringatan semacam itu terpaksa dilakukan hanya sebagai ritual yang hambar dan kering (dan karenanya kadang-kadang terasa juga membosankan, bahkan, memuakkan !), atau sebagai upacara yang isinya hanya dangkal-dangkal saja, dan tidak mengandung pesan yang dalam bagi bangsa.
Karena itu, kita semua -- termasuk terutama sekali generasi muda bangsa kita – berkewajiban untuk mengangkat kembali Sumpah Pemuda dan mendudukkannya di tempat yang semestinya atau selayaknya, sesuai dengan kebesaran sejarahnya bagi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa membiarkan Sumpah Pemuda terus-menerus dipisahkan dari ciri-cirinya yang revolusioner sebagai pemersatu perjuangan bangsa, seperti yang telah dilakukan oleh rejim militer Orde Baru beserta para pendukungnya selama puluhan tahun.
Sumpah Pemuda adalah cikal bakal proklamasi 45
Bagi siapa saja yang mau bersikap serius dan objektif akan bisa melihat bahwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa besar dan maha penting bagi bangsa kita dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan merebut kemerdekaan nasional. Begitu besarnya arti atau peran yang dikandungnya, sehingga boleh dikatakan bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan dalam tahun 1945 tidak akan diperoleh oleh bangsa kita, seandainya tidak ada Sumpah Pemuda dalam tahun 1928. Sumpah Pemuda 1928 adalah cikal bakal proklamasi kemerdekaan 1945 yang melahirkan NKRI. Sumpah Pemuda adalah sumber konsep besar persatuan bangsa yang dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda adalah juga landasan inspirasi gagasan besar Bung Karno yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Sumpah Pemuda 1928 adalah jiwa pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan kedudukan sosial.
Karena itu, Sumpah Pemuda tahun 1928 tetap mempunyai arti penting bagi bangsa kita dewasa ini ketika sedang menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh kesukuan, adat, agama atau politik (ingat, antara lain : masalah FPI, undang-undang porno, Ahmadiyah, pembangunan gereja, ekses otonomi daerah, perda mengenai syariah Islam dll dll). Mengingat itu semua, nyatalah bahwa kita harus berusaha bersama-sama mengkobarkan kembali jiwa asli Sumpah Pemuda tahun 1928 dan menggunakannya sebagai senjata rakyat dalam menghadapi berbagai persoalan besar dewasa ini.
Selain itu, kita semua harus meninggalkan atau membuang jauh-jauh kebiasaan buruk Orde Baru yang menjadikan Sumpah Pemuda hanya sebagai hiasan yang palsu saja, yang sebenar-benarnya hanyalah melecehkannya. Sebab, Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah suatu langkah revolusioner dari kalangan angkatan muda bangsa dalam rangka nation-building dan character-building (menurut istilah yang sering sekali dipakai oleh Bung Karno dalam berbagai pidatonya) menuju persatuan bangsa sepanjang perjuangan melawan kolonialisme Belanda, yang menjadi bagian penting dari kekuatan imperialisme. Karenanya, dalam artian tertentu, Sumpah Pemuda adalah platform pluralis yang mengandung ciri-ciri revolusioner.
Sumpah Pemuda di masa Orde Baru
Para pembaca menyaksikan sendiri bahwa justru arti atau isi atau jiwa Sumpah Pemuda yang seperti tersebut di atas itu semualah yang telah pudar (atau mandul, atau loyo) sejak digulingkannya presiden Sukarno oleh segolongan dari Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto dengan dukungan kekuatan imperialis (terutama AS). Kita semua masih ingat bahwa selama Orde Baru peringatan Hari Sumpah Pemuda diselenggarakan di bawah pengawasan, dan pengarahan atau bimbingan oleh pimpinan militer. Dan oleh karena pimpinan militer (terutama Angkatan Darat di bawah Suharto) mempunyai sikap anti-Bung Karno dan anti-kiri pada umumnya, maka peringatan Hari Sumpah Pemuda selama 32 tahun Orde Baru (dan juga sesudahnya) dijauhkan atau dipisahkan dari sejarah revolusioner bangsa yang melahirkan ikrar angkatan muda Indonesia dalam tahun 1928 itu.
Bagi kita semua (dan terutama bagi para tokoh-tokoh masyarakat dan para sejarawan Indonesia) adalah menarik untuk merenungkan bahwa selama masa Orde Baru peringatan Hari Sumpah Pemuda diselenggarakan tanpa banyak mengangkat kembali berbagai faktor yang melahirkan Sumpah Pemuda. Bahwa rejim militer Orde Baru berusaha « menghilangkan » peran Bung Karno dari sejarah revolusioner bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme adalah wajar dan bisa dimengerti, sebab Orde Baru memang merupakan musuh revolusi rakyat Indonesia.
Dalam kaitan ini, kiranya kita mengerti bahwa Suharto tidak mungkin bisa betul-betul menghayati Hari Sumpah Pemuda, karena Hari Sumpah Pemuda dilahirkan dengan jiwa atau semangat anti-kolonialisme Belanda, sedangkan Suharto adalah dulunya seorang yang telah mengabdi kepada penjajajah Belanda dengan menjadi serdadunya, yaitu KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger). Karena itu, berlainan sama sekali dengan Bung Karno, bagi Suharto sulit sekali untuk berkoar-koar sebagai tokoh bangsa yang melawan kolonialisme Belanda (catatan : cerita tentang peran Suharto ketika « penyerbuan » di Jogja pun ternyata adalah cerita yang mengandung kebohongan sejarah).
Pembrontakan PKI tahun 1926 melawan Belanda
Bukan itu saja !!! Suharto dengan Orde Barunya (beserta para pendukungnya yang sampai sekarang) juga berusaha untuk memisahkan Sumpah Pemuda dari peran penting berbagai gerakan rakyat yang waktu itu berjuang melawan kolonialisme Belanda untuk merebut kemerdekaan, termasuk menghilangkan arti penting dan bersejarah pembrontakan PKI melawan kolonialisme Belanda dalam tahun 1926.
Padahal, Sumpah Pemuda dilangsungkan dalam tahun 1928 ketika suasana di kalangan berbagai gerakan anti penjajahan Belanda, terutama di kalangan angkatan mudanya, terpengaruh oleh akibat atau dampak pembrontakan PKI tahun 1926 melawan kolonialisme Belanda ketika ribuan orang komunis atau simpatisan-simpatisannya dibuang ke Digul atau tempat-tempat tahanan lainnya.
Di antara gerakan angkatan muda bangsa yang waktu itu menunjukkan kemauan untuk bersatu dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda – dengan cara atau bentuk dan kadar berbeda-beda – terdapat organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Minahasa Bond, Madura Bond, Pemuda Betawi dan lain-lain.
Kalau ditilik secara dalam-dalam dan jauh, maka nyatalah bahwa Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah sumber atau cikal-bakal lahirnya pedoman-pedoman besar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan karenanya bisa juga dikatakan bahwa Sumpah Pemuda berorientasi kiri dan revolusioner. Sumpah Pemuda tahun 1928 melanjutkan perjuangan PKI melawan penjajahan Belanda dengan pembrontakannya tahun 1926 di Jawa dan Sumatera dan tempat-tempat lainnya. Sumpah Pemuda juga mendapat dorongan dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia oleh Bung Karno dalam tahun 1927.
Jadi, dapatlah dimengerti bahwa dampak besar di berbagai kalangan bangsa yang ditimbulkan oleh pemberontakan PKI tahun 1926 merupakan dorongan yang tidak kecil bagi terselenggaranya Kongres Pemuda Kedua dalam tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Justru aspek inilah yang telah diusahakan ditutup-tutupi atau dihilangkan dari sejarah oleh Orde Baru (beserta para pendukungnya sampai sekarang !). Rejim militer Suharto dkk berusaha dengan berbagai cara dan jalan untuk memisahkan Sumpah Pemuda dari gerakan revolusioner, dari Bung Karno, dan dari golongan kiri umumnya, terutama PKI. Padahal, Sumpah Pemuda adalah bagian dari gerakan revolusioner melawan penjajahan Belanda waktu itu.
.Sumpah Pemuda bisa digolongkan sebagai peristiwa yang mengandung ciri-ciri revolusioner, karena anti penjajahan Belanda. Dalam sejarah banyak bangsa di dunia, kebanyakan perjuangan menentang penjajahan (kolonialisme dan imperialisme) mengandung ciri-ciri atau unsur-unsur revolusioner, kiri, nasionalis dan patriotik. Dalam kaitan inilah kita bisa memandang didirikannya Partai Nasional Indonesia oleh Bung Karno dalam tahun 1927 (satu tahun sesudah pembrontakan PKI melawan Belanda dan satu tahun sebelum Sumpah Pemuda) sebagai gerakan revolusioner, yang menyebabkan dipenjarakannya Bung Karno oleh pemerintah kolonial Belanda dalam tahun 1929 (ingat pleidooinya di depan pengadilan kolonial yang berjudul Indonesia Menggugat).
Bagi siapa saja yang mau bersikap serius dan objektif atau jujur, akan bisa melihat bahwa pembrontakan PKI tahun 1926 melawan penjajahan Belanda memainkan -secara langsung atau tidak langsung --peran yang penting dan tidak kecil untuk didirikannya PNI (Partai Nasional Indonesia) oleh Bung Karno dan teman-teman terdekatnya dalam tahun 1927, dan juga untuk terselenggaranya Kongres Pemuda Kedua (yang melahirkan Sumpah Pemuda dalam tahun 1928).
Sebagaimana yang dapat kita ketahui dari sejarah, Kongres Pemuda yang bersifat lintas-agama, lintas-suku, lintas-aliran poltik itu mencetuskan ikrar bersama yang amat besar artinya bagi perjuangan rakyat Indonesia kemudian, yaitu Sumpah Pemuda. Ikrar bersama yang bersejarah ini dikumandangkan tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu berbunyi :
1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah-air yang satu, tanah-air Indonesia
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Selain itu Kongres Pemuda itu juga telah mengambil keputusan penting lainnya, yaitu : menjadikan lagu Indonesia Raya (diciptakan oleh Rudolf Wage Supratman) sebagai lagu kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga menjadikan Merah Putih sebagai bendera kebangsaan.
Intisari Sumpah Pemuda adalah Bhinneka Tunggal Ika
Seperti pernah ditulis sebelumnya, kalau kita merenungkan itu semua, maka akan jelaslah kiranya bagi kita semua, bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, dan perjuangan besar rakyat selama revolusi melawan kolonialisme Belanda, adalah - secara langsung atau tidak langsung - produk atau kelanjutan perjuangan para pejuang sebelumnya, yang banyak meringkuk di penjara-penjara dan juga di tanah pengasingan Digul.
(Patut kita ingat kembali bahwa karena pembrontakan PKI melawan penjajahan Belanda itu ribuan orang dibunuh secara brutal dan sekitar 13 000 orang ditahan oleh pemerintahan kolonial. Tidak kurang dari 1 300 orang yang terdiri dari kader-kader PKI dibuang dalam kamp pengasingan di Boven Digul. Jumlah orang-orang yang dibunuh, dipenjarakan dan dibuang itu besar sekali untuk masa itu, dan merupakan goncangan yang besar sekali di seluruh Indonesia. Banyak orang-orang yang non-komunis juga ditangkapi Belanda dengan alasan untuk menindas pembrontakan PKI. Sejak 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh Belanda, dan karenanya terpaksa bergerak di bawah tanah untuk selanjutnya, sampai proklamasi kemerdekaan tahun 1945).
Intisari Sumpah Pemuda adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung pengertian bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan aliran politik, tetapi tetap merupakan kesatuan bangsa, atau bangsa yang satu. Dengan kalimat lain, tercermin di situ satu konsep besar yang indah : kesatuan dalam perbedaan, atau berbeda-beda tetapi satu, atau persatuan dalam keragaman. Alangkah sejuknya isi dan alangkah besarnya arti yang tersirat di dalamnya.
Mengembalikan Sumpah Pemuda ke sisi revolusioner
Kita semua sudah menyaksikan, dan dalam rentang-waktu yang cukup panjang, bahwa sistem politik Orde Baru telah menimbulkan perpecahan bangsa, mengompori permusuhan, mengucilkan berbagai komponen bangsa, mengkipas-kipasi permusuhan ras (ingat, umpamanya : politik terhadap minoritas keturunan Tionghoa, perlakuan terhadap kaum komunis atau eks-tapol beserta keluarga mereka, menghasut sebagian golongan Islam untuk memusuhi golongan lain dll). Ini semua adalah bertentangan dengan Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa kita semua adalah satu bangsa dan satu tanah air.
Mengingat itu semuanya,adalah sudah waktunya sekarang ini bagi kita semua (dan terutama sekali bagi generasi muda bangsa) untuk bersama-sama membebaskan Sumpah Pemuda dari kungkungan yang dipenuhi oleh kepalsuan dan kemunafikan oleh orang-orang simpatisan Suharto beserta Orde Barunya, dan mengangkatnya kembali ketingkat luhur dan mulia, sebagai pemersatu bangsa dan negara yang mengandung ciri-ciri revolusioner.
Generasi muda kita juga wajib ikut menjaga jangan sampai Sumpah Pemuda bisa dipisahkan dari sejarah revolusioner berbagai gerakan rakyat Indonesia. Artinya, Sumpah Pemuda juga tidak boleh dipisahkan dari sejarah perjuangan revolusioner Bung Karno. Sebab, sekarang makin terbukti dengan jelas bahwa sosok Bung Karno adalah pengejawantahan (manifestasi atau penampîlan) sekaligus Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Nasakom
Pentingnya gerakan buruh bagi bangsa kita
Berikut adalah tulisan untuk menyambut Hari Buruh 1 Mei di Indonesia,
sebagai sekadar sumbangan untuk renungan bersama mengenai pentingnya arti
gerakan buruh bagi bangsa dan negara kita.
Gerakan buruh, yang dilancarkan oleh berbagai golongan di Indonesia akhir-akhir
ini makin marak dimana-mana, terutama di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.
Yang demikian ini adalah suatu hal yang menggembirakan, sesudah selama 32
tahun gerakan buruh di Indonesia telah dikebiri, dibius, atau dicekek oleh
rejim militer Orde Baru.
Kebangkitan gerakan buruh yang makin meluas di berbagai daerah dewasa ini
adalah perkembangan yang penting sekali dalam usaha bangsa kita untuk membela
kepentingan rakyat dalam perjuangan bersama meraih perbaikan hidup melalui
penyelenggaraan negara yang lebih baik. Berkembangnya gerakan buruh di Indonesia
merupakan kebutuhan yang mutlak ketika rakyat sedang mengalami berbagai penderitaan
yang disebabkan oleh banyaknya korupsi, dan juga oleh jeleknya berbagai politik
pemerintah yang tidak mementingkan kepentingan rakyat.
Dalam situasi politik, ekonomi dan sosial seperti yang sedang kita alami
dewasa ini, maka peran gerakan buruh serta berbagai ragam aksi-aksi extra-parlementer
lainnya adalah senjata utama rakyat untuk melawan segala politik pemerintah
(dan berbagai golongan lainnya) yang anti-rakyat dan berkabolarasi dengan
kekuatan ekonomi asing di Indonesia. Karenanya, berkembangnya gerakan buruh
yang kuat di Indonesia merupakan hal yang hanyalah menguntungkan seluruh bangsa,
dan tidak merugikan siapa-siapa, kecuali kaum penghisap keringat rakyat.
Kalau dilihat secara jauh dan menyeluruh, kemenangan gerakan buruh adalah
juga kemenangan seluruh rakyat Indonesia, seperti halnya kemenangan gerakan
buruh di dunia bagi kepentingan rakyat masing-masing.
Tercapainya kesejahteraan rakyat di Eropa (dan di berbagai negeri lainnya)
, seperti yang kita saksikan atau dengar sekarang ini, tidak bisa dilepaskan
dari perjuangan gerakan buruh yang sudah berabad-abad lamanya. Tingkat hidup
yang tinggi dan baiknya jaminan sosial di berbagai negeri Eropa adalah hasil
yang diperoleh rakyat dari perlawanan panjang serikat buruh terhadap kelas
penindas dan penghisap rakyat banyak. Dari sejarah berbagai negeri di dunia,
terutama negeri-negeri Eropa, kelihatan sekali bahwa gerakan buruh menjadi
salah satu motor yang maha penting bagi kemajuan politik, ekonomi, sosial
dan kebudayaan di masing-masing negara.
Gerakan buruh di masa Bung Karno
Di Indonesia, di bawah kepemimpinan presiden Sukarno, gerakan buruh pernah
menjadi bagian yang amat penting dari kehidupan bangsa. Bung Karno, bersama
pemimpin-pemimpin lainnya, pernah memberikan tempat yang terhormat kepada
gerakan buruh dengan menyebutkannya sebagai “soko guru revolusi”.
Perwakilan kaum buruh diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, MPRS
, DPR, Front Nasional, dan berbagai lembaga negara penting lainnya. Gerakan
buruh Indonesia, selama kurun waktu itu, mempunyai citra yang tinggi dan mendapat
penghargaan dari gerakan buruh sedunia.
Salah satu di antara banyak kejahatan besar rejim militer Orde Baru di bawah
Suharto adalah “dibunuhnya” gerakan buruh, dipangkasnya kekuatan
buruh dari kehidupan politik nasional, ditangkapnya atau dibunuhnya - secara
besar-besaran ! - para pemimpin dan kader serikat buruh dengan dalih bahwa
mereka adalah simpatisan atau anggota PKI. Selama Orde Baru serikat buruh
telah dibungkem, dan diganti dengan serikat buruh gadungan atau serikat buruh
kuning (dengan nama FBSI, Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang sepenuhnya
menjadi alat rejim militer Orde Baru. Aktivitas serikat buruh dikontrol secara
ketat, dan siapapun tidak boleh mendirikan serikat buruh, sedangkan Hari Buruh
1 Mei (yang sejak proklamasi 45 sudah dirayakan sampai tahun 1965) juga dilarang.
Sesudah Suharto sudah tidak lagi menjadi pemimpin rejim militer Orde Baru,
maka mulailah kembali berbagai serikat buruh yang meliputi macam-macam sektor
atau bidang.
Belasan ribu serikat buruh di seluruh Indonesia
Sekarang ini terdapat diseluruh Indonesia lebih dari sebelas ribu serikat
buruh yang bernanung di bawah sekitar 70 federasi. Gerakan buruh yang selama
32 tahun dibungkem, telah bangkit kembali secara pelan-pelan. Serikatburuh-serikat
buruh ini memainkan peran yang makin lama makin penting dalam perjuangan rakyat
menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan sosial bangsa.
Sebagian terbesar dari serikat buruh Indonesia yang bermacam-macam ini merupakan
kekuatan non-pemerintah dan independen , yang memikul tugas untuk membela
kepentingan para anggotanya untuk berhadapan dengan negara (pemerintah) dan
pengusaha dalamnegeri dan modal asing. Tugas yang demikian itu tidaklah mudah
atau ringan, berhubung masih adanya sikap yang keliru, yang kolot, yang buruh-phobie
atau anti-buruh. Memang, tuduhan yang salah bahwa gerakan buruh adalah alat
golongan komunis (atau didalangi PKI, atau beraliran kiri) sekarang sudah
menjadi barang dagangan yang tidak laku lagi atau tidak dipercayai oleh banyak
orang, tetapi orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh kiri-phobie atau
buruh-phobie juga masih masih ada di berbagai kalangan.
Dalam daftar nama serikatburuh dan federasi buruh Indonesia yang dikeluarkan
oleh badan PBB ILO (International Labour Organisation) tercermin di situ bahwa
serikat buruh atau federasi buruh Indonesia ini terdiri dari macam-macam aliran
atau pandangan politik, agama, dan juga golongan etnis atau suku. Beraneka
ragam serikat buruh ini sudah menyebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Para aktivis gerakan buruh Indonesia patut sekali bangga bahwa sekarang di
negeri kita ada kekuatan yang bisa menjadi alat, atau tameng, atau senjata
rakyat banyak, yaitu yang berupa berbagai macam serikat buruh, yang makin
lama memainkan peran yang makin penting. Dan makin berkembangnya atau makin
besarnya gerakan buruh di Indonesia tidak saja penting bagi perjuangan membela
kepentingan sosial-ekonomi para anggotanya yang berjumlah puluhan juta orang
ini, melainkan juga penting bagi perjuangan rakyat sebagai keseluruhan.
Menghadapi kehidupan rakyat yang makin sulit
Dalam menghadapi banyaknya kesulitan-kesulitan besar dan penyakit parah yang
dihadapi rakyat dewasa ini (korupsi yang terus merajalela, pengangguran yang
besar sekali, kemiskinan yang meluas, sisa-sisa kejahatan keluarga Suharto,
agressi modal asing dll dll) peran gerakan buruh Indonesia makin penting dan
tanggungjawabnya juga makin berat. Kehidupan yang makin sulit dan penderitaan
yang makin besar bagi kaum buruh (dan sebagian terbesar rakyat Indonesia lainnya)
karena kenaikan harga sembako dan krisis pangan di dunial akan mendorong atau
mengharuskan gerakan buruh Indonesia untuk menggalakkan perjuangannya di berbagai
bidang.
Bangkitnya secara besar-besaran gerakan buruh Indonesia untuk membela kapentingan
anggota-anggotanya, akan merupakan sumbangan besar (dan penting sekali !)
kepada perjuangan bersama di bidang politik. Sebab, melalui aksi-aksi yang
dilakukan gerakan buruh itu akan kelihatan dengan jelas bahwa banyak persoalan
dan penderitaan yang dihadapi kaum buruh Indonesia adalah akibat dari jeleknya
politik yang dijalankan oleh kekuasaan atau pemerintahan. Jadi persoalan ekonomi-sosial
kaum buruh Indonesia berhubungan erat sekali dengan politik. Itu sebabnya,
pada dasarnya, perjuangan gerakan buruh Indonesia juga tidak bisa terlepas
sama sekali dari perjuangan politik.
Sekarang ini makin kelihatan bahwa partai-partai politik yang ada, baik yang
di parlemen maupun yang dewan-dewan perwakilan rakyat di berbagai tingkat,
sudah tidak mampu lagi membela kepentingan kaum buruh (dan rakyat) dengan
sungguh-sungguh. Sebagian terbesar di antara mereka hanya sibuk dengan urusan
partai masing-masing, urusan uang sidang atau perjalanan, urusan pribadi dan
golongan saja. Karenanya, kaum buruh sudah tidak bisa menggantungkan sepenuhnya
harapan mereka hanya kepada DPR atau pemerintah. Kaum buruh Indonesia, seperti
halnya banyak kaum buruh di negeri-negeri lainnya, harus bangkit mandiri untuk
memperjuangkan perbaikan hidup.anggota-anggotanya dan rakyat banyak.
Golkar adalah lawan gerakan buruh
Belasan ribu serikat buruh yang tergabung dalam banyak federasi buruh di
seluruh Indonesia merupakan kekuatan besar atau motor penggerak penting untuk
perubahan politik di negeri kita. Dalam perjuangan besar ini, gerakan buruh
di Indonesia akan melihat dengan jelas bahwa perbaikan secara mendasar di
berbagai bidang kehidupan hanyalah bisa dilakukan oleh kekuasaan politik yang
berlainan sama sekali dari pada yang sekarang ini. Dalam bahasa yang lebih
jelas : kekuasaan politik seperti yang selama ini memerintah negara kita tidaklah
akan mampu mengadakan perubahan besar atau perbaikan yang fundamental bagi
kehidupan kaum buruh dan rakyat luas.
Dan dari pengalaman perjuangan selama ini, gerakan buruh di Indonesia juga
akan melihat dengan gamblang sekali bahwa perjuangan sosial-ekonomis mereka
itu akan bisa meraih hasil sebesar-besarnya, dengan berjuang melawan sisa-sisa
politik Orde Baru. Pengalaman 32 tahun Orde Baru ditambah 10 tahun pasca-Suharto
sudah menunjukkan bahwa pengikut atau simpatisan Orde Baru (antara lain Golkar)
bukanlah kekuatan yang bisa dan mau (!!!) memperjuangkan kehidupan kaum buruh
dengan tulus. Bahkan sebaliknya, Golkar adalah kekuatan utama Orde Baru dalam
menghancurkan atau melumpuhkan tradisi perjuangan gerakan buruh di Indonesia.
Pada dasarnya, Golkar adalah lawan gerakan buruh.
Pentingnya kaum muda dalam gerakan buruh
Perkembangan di negara-negara Amerika Latin menunjukkan betapa pentingnya
gerakan buruh sebagai pendorong adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental
melalui pengubahan atau perebutan kekuasaan politik. Yang paling jelas contohnya
yalah apa yang terjadi di Venezuela dan Bolivia. Di berbagai negara Amerika
Latin gerakan buruh, yang bersatu dengan golongan tani, pemuda dan mahasiswa,
dan dibantu oleh golongan progressif di kalangan militer, berhasil membentuk
front nasional, untuk mengganti kekuasaan politik yang tadinya dikuasai oleh
kalangan reaksioner dalamnegeri yang bersekutu dengan kekuatan besar modal
asing.
Seiring dengan akan terus sangat memburuknya situasi politik, ekonomi dan
sosial, yang akan menyebabkan penderitaan yang lebih parah lagi bagi sebagian
terbesar rakyat, pastilah gerakan buruh Indonesia juga akan mengalami pasang
naik. Dan ikut aktifnya golongan kaum muda sebagai pimpinan dan kader dalam
gerakan buruh dewasa ini adalah suatu hal penting dan menggembirakan. Sebab,
perjuangan gerakan buruh bisa juga berfungsi sebagai gudang pengalaman serta
tempat latihan dan penggemblengan bagi calon-calon pemimpin dan kader, yang
sungguh-sungguh mau mengabdi kepada kepentingan rakyat.
Dengan masih merajalelanya korupsi dan parahnya pembusukan moral dimana-mana
(terutama di kalangan pemerintahan) maka serikat buruh bersama-sama berbagai
macam organisasi rakyat dapat mengkontrol partai-partai politik yang akan
memperoleh banyak suara dalam Pemilu 2009. Sebab, sudah bisa diperkirakan
bahwa situasi politik, ekonomi dan sosial negeri kita tidak akan menjadi lebih
baik dengan adanya hasil Pemilu 2009. Selama kekuasaan politik ada di tangan
golongan reaksioner yang anti-rakyat dan bersekutu dengan kepentingan neo-liberalisme,
maka negara kita akan tetap terus menghadapi penyakit-penyakit parah, yang
menyengsarakan rakyat banyak seperti sekarang ini. Bahkan mungkin lebih parah
lagi di kemudian hari !
Mengingat itu semua, maka makin nyatalah bahwa gerakan buruh di Indonesia
merupakan asset bangsa yang penting dan berharga sekali dalam usaha untuk
juga mendorong tergalangnya kekuatan-kekuatan yang berjuang untuk adanya perubahan
atau penggantian kekuasaan politik, sehingga menjadi kekuasaan politik tipe
baru, yang betul-betul berjuang untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur
di Indonesia.
Paris, 13 April 2008
A. Umar Said
.
Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia
Pergerakan buruh di Indonesia penuh dengan liku-liku sejarah yang
panjang dan melelahkan. Beberapa tonggak sejarah besar dan berpengaruh
terangkum dalam tulisan ini. Namun, masa panjang perjuangan pergerakan
buruh Indonesia belum berakhir…
1878
Muncul serikat buruh guru Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda. Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai organisasi golongan yang hanya menampung kulit putih.
1879
Lahir Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG), Serikat Pekerja Guru Belanda.
1905
Lahir Serikat Pekerja Pos (Pos Bond).
1906
Lahir Serikat Pekerja Perkebunan (Cultuur Bond) dan Serikat Pekerja Gula (Zuiker Bond).
1907
Lahir Serikat Pegawai Pemerintah.
1908
Lahir Vereniging Spoor-Traam Personeel (VSTP) dipimpin oleh Semaoen.
1909
Pada 26 September di kalangan Tionghoa di Jakarta dibentuk Tiong Hoa Sim Gie dipimpin oleh Lie Yan Hoei. Empat bulan kemudian kelompok ini merubah nama menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee yang kemudian menjadi inti dari Federasi Kaoem Boeroeh Tionghoa.
1911
Lahir Perkumpulan Bumi Putra Pabean (PBPP).
1912
Lahir Sarekat Dagang Islam (SDI) yang bergerak di bidang perekonomian dan perdagangan, Serikat Islam sebagai serikat buruh kaum pribumi dan Persatuan Guru Bantu (PGB).
1913
Lahir Serikat Pekerja Kereta Api (Spoor Bond).
1914
Lahir Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB).
1915
Lahir Serikat Pekerja Perusahaan Swasta (Partikulir) / (SPPP).
1916
Lahir Serikat Pekerja Opium Regie Bond (ORB).
1917
Lahir Serikat Pekerja Pabrik Gula.
1918
Pada bulan Agustus lahir PFB (Personeel Fabriek Bond) yang beranggotakan buruh tetap, Perkumpulan Tani dan koperasi yang kemudian lazim disebut sebagai Sarekat Tani dengan anggota kuli kenceng atau pemilik tanah yang disewa pabrik, serta Perserikatan Kaum Buruh Umum (PKBO) yang beranggotakan buruh musiman. Ketiga perhimpunan itu diketuai Suryopranoto yang juga menyebut dirinya sebagai komandan Tentara Buruh Adidarmo.
1919
Lahir Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) dipimpin oleh Semaoen.
1920
Pemogokan buruh terjadi pada 72 pabrik gula di seluruh Jawa. Dari jumlah itu 28 pemogokan terjadi pada masa sebelum dan sesudah giling yang meliputi 4.700 pekerja; sedangkan pemogokan yang lain terjadi dalam masa giling (dari bulan Mei sampai Oktober) dengan pemogokan terdiri dari 20.716 orang. Pemogokan yang terjadi di luar musim giling biasanya terpaksa dilakukan sebagai reaksi tindakan pengusaha yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Dari jumlah 4.700 pemogok sebagian besar terdiri dari tukang yang berperan penting dalam menjalankan proses produksi di pabrik gula. Pemogokan dalam musim giling biasanya dilakukan atas inisiatif buruh karena motif-motif ekonomis. Gerakan telah dipersiapkan sehingga meskipun pemogok yang terdiri dari buruh tetap hanya mencapai 1.997 orang tetapi mereka mampu memimpin sejumlah besar buruh musiman (7.584 orang) dan buruh tidak tetap sekitar pabrik (11.135 orang).
1920
Para pekerja anggota Personeel Fabrik Bond (PFB) mogok kerja, menuntut majikan supaya mau mengakui keberadaan Serikat Pekerja mereka.
1921
Harga gula, komoditas andalan Belanda di tanah jajahannya jatuh di pasaran dunia. Pemodal Belanda yang mengalami kerugian cukup besar terpaksa harus menekan ongkos produksi secara besar-besaran, diantaranya adalah dengan memangkas upah buruh. Buruknya kondisi kerja waktu itu memicu pergolakan aksi buruh.
Pemerintah mengaktifkan kantor Pengawasan Perburuhan yang berada dibawah Departemen Kehakiman. Ia punya bagian yang secara terpusat mengawasi pergerakan serikat buruh dan mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan hukum baru menyangkut perburuhan.
1922
Para pekerja pelabuhan Surabaya melancarkan aksi mogok kerja, menuntut perbaikan nasib.
PPKB dan Revolutionaire Vakcentrale berhasil membangun aliansi yang bernama PVH (Persatuan Vakbond Hindia).
1923
Pegawai Kereta Api mogok kerja. Tuntutan mereka kala itu kurang berhasil. Pemerintah kolonial melarang adanya aksi mogok kerja, yang dilakukan kaum pekerja dan segera dikeluarkan Undang-Undang tentang larangan mogok kerja (artikel 161 bis Buku Hukum Pidana) tanggal 10 Mei 1923.
Serikat Pekerja Kereta Api dan Trem-Vereniging van Spoor en Trem Personeel (VSTP) menjadi anggota Gabungan Serikat Pekerja International yaitu International Federation of Trade Union (IFTU) yang bermarkas besar di Moskow Rusia.
Revolutionaire Vakcentrale membangun hubungan dengan Profintern (Red International Labour Union) dan menjadi anggotanya.
1924
Pada bulan Juni Serikat Pekerja Indonesia bersama-sama Serikat Pekerja Filipina, India, Jepang dan Tiongkok di undang untuk menghadiri Konferensi Serikat Pekerja Angkutan Laut di Kanton. Dengan demikian keberadaan dan kehidupan Serikat Pekerja di samping Iebih erat menjalin hubungan kerja sama dengan Serikat-Serikat Pekerja Internasional, juga lebih memperkuat posisi.
1926
PVH (Persatuan Vakbond Hindia) berakhir akibat dari kegagalan aksi politik PKI yang disusul penangkapan besar-besaran terhadap aktivis RV.
1930
Serikat Kaum Buruh Indonesia (SKBI) dibubarkan oleh pemerintah kolonial, dicurigai turut aktif dalam kegiatan perjuangan kebangsaan.
1932
Lahir dua organisasi Serikat Pekerja, yaitu Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) dan Persatuan Serikat Pekerja Indonesia (PSPI), yang didirikan oleh dr. Soetomo.
1937
Direktur Intemasional Labour Organization (ILO), Harold B. Butle berkunjung ke Indonesia pada bulan Oktober untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kehidupan perburuhan di Indonesia yang akan dijadikan bahan laporan dalam Konfrensi ILO.
1938
Lahir gerakan politik yang bekerja sama dengan gerakan serikat pekerja untuk bersama-sama melindungi dan membebaskan hak-hak dan kepentingan pekerja, memberantas pengangguran, mengantisipasi tantangan industrialisasi yang menggusur lapangan usaha kerajinan rakyat.
1940
Pemerintah kolonial mengeluarkan Ordonansi Regeling Arberdsverhouding (ORA), suatu peraturan yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kaum pekerja di perusahaan-perusahan swasta (partikelir).
1945
Pada 15 September lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). BBI mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh. Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, BBI membentuk Laskar Buruh bersenjata di pabrik-pabrik. Untuk kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW).
1946
BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan membentuk GASBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).
1948
SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian Renville. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian Renville. SOBSI kemudian menyatakan keluar dari HISSBI (Himpunan Serikat-serikat buruh Indonesia) karena perbedaan garis politik.
1957
Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya dan dewan nasional. Kabinet karya ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-orang di parlemen dan partai politik. Buruh sebagai golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional. Anggota Dewan ini 77 orang, dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh/pegawai yaitu dari SOBSI, SOBRI,RKS dan dua orang dari KBKI. Sementara di Dewan Pertimbangan Agung, duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari SOBSI dan KBKI.
1973
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) didirikan sebagai satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah.
1990
Pada bulan November serikat buruh independen pertama dibentuk dengan nama Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBM-SK) di bawah kepemimpinan HJC. Princen. Karena adanya konflik internal dan tekanan pemerintah, serikat ini berhenti beraktivitas.
1992
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) didirikan pada 25 April oleh sekelompok aktivis pro-demokrasi yang mengadakan “pertemuan buruh nasional” di Cipayung, Jawa Barat. Hadir sekitar 100 buruh dari 18 propinsi. SBSI mendapat dukungan dari Abdurrahman Wahid (NU), Sabam Sirait (PDI) dan Asmara Nababan. Mochtar Pakpahan, seorang lawyer buruh dari Medan menjadi Sekjen SBSI.
1993
Pada 14 Juni, 7 buruh pabrik udang, PT. Tambaksari Jalmorejo di Medan di-PHK karena menjadi anggota SBSI. Kongres SBSI yang sedianya diselenggarakan pada 29 Juli tidak mendapat ijin pemerintah.
1994
Konfederasi Serikat Pekerja Bebas Internasional mengajukan pengaduan resmi terhadap Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional, ILO. Mereka menuduh pemerintah menolak hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri, mengganggu organisasi pekerja independen, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak untuk tawar-menawar kolektif.
Serikat buruh independen ketiga, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), lahir pada bulan Oktober.
Permohonan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) untuk didaftar sebagai serikat pekerja kembali ditolak pada bulan November. Departemen Tenaga Kerja juga menghalangi niat SBSI untuk mendaftar pada Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi sosial di bawah Undang-undang Keormasan. Pemerintah menganggap SBSI tidak sah.
1995
Struktur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dengan 13 federasi serikat pekerja sektoralnya berubah dari kesatuan (sentralisasi) menjadi federasi (desentralisasi) dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI). Ke-13 sektor industrinya didaftar sebagai serikat pekerja nasional yang terpisah; SPSI merupakan satu-satunya federasi serikat pekerja yang diakui oleh Departemen Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa serikat pekerja yang dibentuk harus berafiliasi dengan SPSI, dan bahwa pemerintah tidak akan mengakui setiap serikat pekerja di luar federasi.
1996
PPBI membantu mengorganisasi demo buruh pada bulan Juli di Surabaya. Dengan partisipasi sekira 15.000 buruh dari 10 pabrik, demo ini barangkali merupakan demonstrasi terbesar di masa Orde Baru.
1998
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) diakui oleh pemerintah. Ketuanya, Mochtar Pakpahan, dibebaskan pada bulan Mei setelah beberapa tahun mendekam di penjara.
2000
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disahkan di Jakarta pada 4 Agustus oleh Presiden Abdurrahman Wahid.
2003
Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang merupakan gabungan dari 12 organisasi serikat pekerja melaksanakan kongres pendirian pada bulan Januari di Jakarta.
2004
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi Buruh Migran Indonesia di tingkat nasioanal maupun internasional dideklarasikan di Semarang pada tanggal 10 Juli.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Utara mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kongres World Federation of Clerical Workers (WFCW) pada 1-4 November. WFCW beranggotakan 70 negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika, merupakan federasi dari World Confederation of Labour (WCL), organisasi buruh dunia yang terkuat.
2005
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu berdiri karena kurangnya gerakan pekerja di BUMN yang radikal dan membela buruh , FSP BUMN Bersatu berhasil mengagalkan rencana merger Bank BNI dan Bank BTN yang merupakan agenda kaum kapitalis untuk melindas Bank BTN , tahun 2007 FSP Bumn Bersatu berhasil mengusir kepemilikan saham Temasek pada Indosat walau akhirnya pemerintah Indonesia tidak sanggup mengambil alih, tahun 2007 FSP BUMn bersatu berhasil memperjuangkan status kepegawaian dari pekerja pekerja kereta Api , tahun 2008 FSP BUMN Bersatu berhasil menolak penjualan pabrik gula PTPN 10 bersama serikat pekerja PTPN 10 , tahun 2006 FSP Bumn bersatu membesarkan serikat pekerja Bulag yang kahirnya SP Bulog berhasil memenjarakan Dirut bulog.
* Tahun 2006 kaum buruh Indonesia berhasil menggagalkan rencana refisi UUK 13 th 2003 menjadi lebih buruh lagi.
* Tahun 2010 kaum buruh berhasil memaksa pemerintah untuk mengesahkan UU BPJS (meskipun ada pro dan kontra terhadap UU tersebut..
* Tahun 2010 buruh buruh KBN Cakung berhasil melakukan pemogokan total di KBN dalam tuntutan UMP.
* Tahun 2011 buruh buruh Bekasi berhasil melakukan pemogokan di 7 kawasan industri yang ada di bekasi dalam tuntutan UMK dan tuntutan di menangkan.
* Tahun 2011 kaum buruh di Batam berhasil melakukan pemogokan total di semua kawasan industri di pulau Batam
* Tahun 2012 awal kaum buruh juga berhasil menggagalkan rencana Pemerintah yang akan menaikkan Harga BBM.
* Tahun 2012 bulan Oktober kaum buruh Indonesia berhasil melakukan pemogokan secara nasional di hampir seluruh kawasan industri besar di indonesia dalam menuntut penghapusan outsorcing dan menolak politik upah murah.
*Tahun 2012 kaum buruh berhasil mendesak penghapusan buruh outsourcing di ratusan perusahaan dengan metode aksi mogok dan solidaritas (geruduk pabrik)
* Tahun 2012 akhir kaum buruh di wilayah Jabodetabek berhasil mendesak kenaikan upah di atas 100% KHL dan tahun ini kenaikan upah paling tinggi untuk Wilayah Jabodetabek.
dll
Semua keberhasilan dan kemenangan kaum buruh indonesia bukan di dapat dari belas kasihan para elit politik maupun segelintir pimpinan organisasi tapi di dapatkan dengan cara atau metode perjuangan aksi masa dan mogok kerja.
Hal tersebut semakin mengentalkan keyakinan kita bahwa perjuangan kaum buruh bukanlah perjuangan lokal maupun sektoral tetapi perjuangan yang berbasiskan kepentingan semua kaum buruh. Kemajuan dari gerakan buruh ini tidak akan ada yang bisa membendung dan kesadaran kaum buruh pun akan terus berkembang menjadi kesdaran politik dan berkembang menjadi kesadaran Klas.
kaum buruh akan semakin menyadari bahwa persoalan yang di hadapinya merupakan konsekwensi dari sebuah sistem kapitalis dimana kontrol terhadap alat produksi di kuasai oleh segelintir orang.
Kaum buruh dan rakyat lainnya akan terbebas dari penghisapan sistem kapitalis apa bila kaum buruh mampu merebut dan menggantikan sistem dan kekuasaan yang ada pada haru ini.
Majulah...bangkitlah...Jayalah kaum buruh
Muncul serikat buruh guru Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda. Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai organisasi golongan yang hanya menampung kulit putih.
1879
Lahir Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG), Serikat Pekerja Guru Belanda.
1905
Lahir Serikat Pekerja Pos (Pos Bond).
1906
Lahir Serikat Pekerja Perkebunan (Cultuur Bond) dan Serikat Pekerja Gula (Zuiker Bond).
1907
Lahir Serikat Pegawai Pemerintah.
1908
Lahir Vereniging Spoor-Traam Personeel (VSTP) dipimpin oleh Semaoen.
1909
Pada 26 September di kalangan Tionghoa di Jakarta dibentuk Tiong Hoa Sim Gie dipimpin oleh Lie Yan Hoei. Empat bulan kemudian kelompok ini merubah nama menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee yang kemudian menjadi inti dari Federasi Kaoem Boeroeh Tionghoa.
1911
Lahir Perkumpulan Bumi Putra Pabean (PBPP).
1912
Lahir Sarekat Dagang Islam (SDI) yang bergerak di bidang perekonomian dan perdagangan, Serikat Islam sebagai serikat buruh kaum pribumi dan Persatuan Guru Bantu (PGB).
1913
Lahir Serikat Pekerja Kereta Api (Spoor Bond).
1914
Lahir Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB).
1915
Lahir Serikat Pekerja Perusahaan Swasta (Partikulir) / (SPPP).
1916
Lahir Serikat Pekerja Opium Regie Bond (ORB).
1917
Lahir Serikat Pekerja Pabrik Gula.
1918
Pada bulan Agustus lahir PFB (Personeel Fabriek Bond) yang beranggotakan buruh tetap, Perkumpulan Tani dan koperasi yang kemudian lazim disebut sebagai Sarekat Tani dengan anggota kuli kenceng atau pemilik tanah yang disewa pabrik, serta Perserikatan Kaum Buruh Umum (PKBO) yang beranggotakan buruh musiman. Ketiga perhimpunan itu diketuai Suryopranoto yang juga menyebut dirinya sebagai komandan Tentara Buruh Adidarmo.
1919
Lahir Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) dipimpin oleh Semaoen.
1920
Pemogokan buruh terjadi pada 72 pabrik gula di seluruh Jawa. Dari jumlah itu 28 pemogokan terjadi pada masa sebelum dan sesudah giling yang meliputi 4.700 pekerja; sedangkan pemogokan yang lain terjadi dalam masa giling (dari bulan Mei sampai Oktober) dengan pemogokan terdiri dari 20.716 orang. Pemogokan yang terjadi di luar musim giling biasanya terpaksa dilakukan sebagai reaksi tindakan pengusaha yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Dari jumlah 4.700 pemogok sebagian besar terdiri dari tukang yang berperan penting dalam menjalankan proses produksi di pabrik gula. Pemogokan dalam musim giling biasanya dilakukan atas inisiatif buruh karena motif-motif ekonomis. Gerakan telah dipersiapkan sehingga meskipun pemogok yang terdiri dari buruh tetap hanya mencapai 1.997 orang tetapi mereka mampu memimpin sejumlah besar buruh musiman (7.584 orang) dan buruh tidak tetap sekitar pabrik (11.135 orang).
1920
Para pekerja anggota Personeel Fabrik Bond (PFB) mogok kerja, menuntut majikan supaya mau mengakui keberadaan Serikat Pekerja mereka.
1921
Harga gula, komoditas andalan Belanda di tanah jajahannya jatuh di pasaran dunia. Pemodal Belanda yang mengalami kerugian cukup besar terpaksa harus menekan ongkos produksi secara besar-besaran, diantaranya adalah dengan memangkas upah buruh. Buruknya kondisi kerja waktu itu memicu pergolakan aksi buruh.
Pemerintah mengaktifkan kantor Pengawasan Perburuhan yang berada dibawah Departemen Kehakiman. Ia punya bagian yang secara terpusat mengawasi pergerakan serikat buruh dan mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan hukum baru menyangkut perburuhan.
1922
Para pekerja pelabuhan Surabaya melancarkan aksi mogok kerja, menuntut perbaikan nasib.
PPKB dan Revolutionaire Vakcentrale berhasil membangun aliansi yang bernama PVH (Persatuan Vakbond Hindia).
1923
Pegawai Kereta Api mogok kerja. Tuntutan mereka kala itu kurang berhasil. Pemerintah kolonial melarang adanya aksi mogok kerja, yang dilakukan kaum pekerja dan segera dikeluarkan Undang-Undang tentang larangan mogok kerja (artikel 161 bis Buku Hukum Pidana) tanggal 10 Mei 1923.
Serikat Pekerja Kereta Api dan Trem-Vereniging van Spoor en Trem Personeel (VSTP) menjadi anggota Gabungan Serikat Pekerja International yaitu International Federation of Trade Union (IFTU) yang bermarkas besar di Moskow Rusia.
Revolutionaire Vakcentrale membangun hubungan dengan Profintern (Red International Labour Union) dan menjadi anggotanya.
1924
Pada bulan Juni Serikat Pekerja Indonesia bersama-sama Serikat Pekerja Filipina, India, Jepang dan Tiongkok di undang untuk menghadiri Konferensi Serikat Pekerja Angkutan Laut di Kanton. Dengan demikian keberadaan dan kehidupan Serikat Pekerja di samping Iebih erat menjalin hubungan kerja sama dengan Serikat-Serikat Pekerja Internasional, juga lebih memperkuat posisi.
1926
PVH (Persatuan Vakbond Hindia) berakhir akibat dari kegagalan aksi politik PKI yang disusul penangkapan besar-besaran terhadap aktivis RV.
1930
Serikat Kaum Buruh Indonesia (SKBI) dibubarkan oleh pemerintah kolonial, dicurigai turut aktif dalam kegiatan perjuangan kebangsaan.
1932
Lahir dua organisasi Serikat Pekerja, yaitu Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) dan Persatuan Serikat Pekerja Indonesia (PSPI), yang didirikan oleh dr. Soetomo.
1937
Direktur Intemasional Labour Organization (ILO), Harold B. Butle berkunjung ke Indonesia pada bulan Oktober untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kehidupan perburuhan di Indonesia yang akan dijadikan bahan laporan dalam Konfrensi ILO.
1938
Lahir gerakan politik yang bekerja sama dengan gerakan serikat pekerja untuk bersama-sama melindungi dan membebaskan hak-hak dan kepentingan pekerja, memberantas pengangguran, mengantisipasi tantangan industrialisasi yang menggusur lapangan usaha kerajinan rakyat.
1940
Pemerintah kolonial mengeluarkan Ordonansi Regeling Arberdsverhouding (ORA), suatu peraturan yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kaum pekerja di perusahaan-perusahan swasta (partikelir).
1945
Pada 15 September lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). BBI mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh. Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, BBI membentuk Laskar Buruh bersenjata di pabrik-pabrik. Untuk kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW).
1946
BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan membentuk GASBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).
1948
SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian Renville. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian Renville. SOBSI kemudian menyatakan keluar dari HISSBI (Himpunan Serikat-serikat buruh Indonesia) karena perbedaan garis politik.
1957
Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya dan dewan nasional. Kabinet karya ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-orang di parlemen dan partai politik. Buruh sebagai golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional. Anggota Dewan ini 77 orang, dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh/pegawai yaitu dari SOBSI, SOBRI,RKS dan dua orang dari KBKI. Sementara di Dewan Pertimbangan Agung, duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari SOBSI dan KBKI.
1973
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) didirikan sebagai satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah.
1990
Pada bulan November serikat buruh independen pertama dibentuk dengan nama Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBM-SK) di bawah kepemimpinan HJC. Princen. Karena adanya konflik internal dan tekanan pemerintah, serikat ini berhenti beraktivitas.
1992
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) didirikan pada 25 April oleh sekelompok aktivis pro-demokrasi yang mengadakan “pertemuan buruh nasional” di Cipayung, Jawa Barat. Hadir sekitar 100 buruh dari 18 propinsi. SBSI mendapat dukungan dari Abdurrahman Wahid (NU), Sabam Sirait (PDI) dan Asmara Nababan. Mochtar Pakpahan, seorang lawyer buruh dari Medan menjadi Sekjen SBSI.
1993
Pada 14 Juni, 7 buruh pabrik udang, PT. Tambaksari Jalmorejo di Medan di-PHK karena menjadi anggota SBSI. Kongres SBSI yang sedianya diselenggarakan pada 29 Juli tidak mendapat ijin pemerintah.
1994
Konfederasi Serikat Pekerja Bebas Internasional mengajukan pengaduan resmi terhadap Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional, ILO. Mereka menuduh pemerintah menolak hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri, mengganggu organisasi pekerja independen, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak untuk tawar-menawar kolektif.
Serikat buruh independen ketiga, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), lahir pada bulan Oktober.
Permohonan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) untuk didaftar sebagai serikat pekerja kembali ditolak pada bulan November. Departemen Tenaga Kerja juga menghalangi niat SBSI untuk mendaftar pada Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi sosial di bawah Undang-undang Keormasan. Pemerintah menganggap SBSI tidak sah.
1995
Struktur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dengan 13 federasi serikat pekerja sektoralnya berubah dari kesatuan (sentralisasi) menjadi federasi (desentralisasi) dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI). Ke-13 sektor industrinya didaftar sebagai serikat pekerja nasional yang terpisah; SPSI merupakan satu-satunya federasi serikat pekerja yang diakui oleh Departemen Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa serikat pekerja yang dibentuk harus berafiliasi dengan SPSI, dan bahwa pemerintah tidak akan mengakui setiap serikat pekerja di luar federasi.
1996
PPBI membantu mengorganisasi demo buruh pada bulan Juli di Surabaya. Dengan partisipasi sekira 15.000 buruh dari 10 pabrik, demo ini barangkali merupakan demonstrasi terbesar di masa Orde Baru.
1998
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) diakui oleh pemerintah. Ketuanya, Mochtar Pakpahan, dibebaskan pada bulan Mei setelah beberapa tahun mendekam di penjara.
2000
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disahkan di Jakarta pada 4 Agustus oleh Presiden Abdurrahman Wahid.
2003
Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang merupakan gabungan dari 12 organisasi serikat pekerja melaksanakan kongres pendirian pada bulan Januari di Jakarta.
2004
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi Buruh Migran Indonesia di tingkat nasioanal maupun internasional dideklarasikan di Semarang pada tanggal 10 Juli.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Utara mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kongres World Federation of Clerical Workers (WFCW) pada 1-4 November. WFCW beranggotakan 70 negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika, merupakan federasi dari World Confederation of Labour (WCL), organisasi buruh dunia yang terkuat.
2005
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu berdiri karena kurangnya gerakan pekerja di BUMN yang radikal dan membela buruh , FSP BUMN Bersatu berhasil mengagalkan rencana merger Bank BNI dan Bank BTN yang merupakan agenda kaum kapitalis untuk melindas Bank BTN , tahun 2007 FSP Bumn Bersatu berhasil mengusir kepemilikan saham Temasek pada Indosat walau akhirnya pemerintah Indonesia tidak sanggup mengambil alih, tahun 2007 FSP BUMn bersatu berhasil memperjuangkan status kepegawaian dari pekerja pekerja kereta Api , tahun 2008 FSP BUMN Bersatu berhasil menolak penjualan pabrik gula PTPN 10 bersama serikat pekerja PTPN 10 , tahun 2006 FSP Bumn bersatu membesarkan serikat pekerja Bulag yang kahirnya SP Bulog berhasil memenjarakan Dirut bulog.
* Tahun 2006 kaum buruh Indonesia berhasil menggagalkan rencana refisi UUK 13 th 2003 menjadi lebih buruh lagi.
* Tahun 2010 kaum buruh berhasil memaksa pemerintah untuk mengesahkan UU BPJS (meskipun ada pro dan kontra terhadap UU tersebut..
* Tahun 2010 buruh buruh KBN Cakung berhasil melakukan pemogokan total di KBN dalam tuntutan UMP.
* Tahun 2011 buruh buruh Bekasi berhasil melakukan pemogokan di 7 kawasan industri yang ada di bekasi dalam tuntutan UMK dan tuntutan di menangkan.
* Tahun 2011 kaum buruh di Batam berhasil melakukan pemogokan total di semua kawasan industri di pulau Batam
* Tahun 2012 awal kaum buruh juga berhasil menggagalkan rencana Pemerintah yang akan menaikkan Harga BBM.
* Tahun 2012 bulan Oktober kaum buruh Indonesia berhasil melakukan pemogokan secara nasional di hampir seluruh kawasan industri besar di indonesia dalam menuntut penghapusan outsorcing dan menolak politik upah murah.
*Tahun 2012 kaum buruh berhasil mendesak penghapusan buruh outsourcing di ratusan perusahaan dengan metode aksi mogok dan solidaritas (geruduk pabrik)
* Tahun 2012 akhir kaum buruh di wilayah Jabodetabek berhasil mendesak kenaikan upah di atas 100% KHL dan tahun ini kenaikan upah paling tinggi untuk Wilayah Jabodetabek.
dll
Semua keberhasilan dan kemenangan kaum buruh indonesia bukan di dapat dari belas kasihan para elit politik maupun segelintir pimpinan organisasi tapi di dapatkan dengan cara atau metode perjuangan aksi masa dan mogok kerja.
Hal tersebut semakin mengentalkan keyakinan kita bahwa perjuangan kaum buruh bukanlah perjuangan lokal maupun sektoral tetapi perjuangan yang berbasiskan kepentingan semua kaum buruh. Kemajuan dari gerakan buruh ini tidak akan ada yang bisa membendung dan kesadaran kaum buruh pun akan terus berkembang menjadi kesdaran politik dan berkembang menjadi kesadaran Klas.
kaum buruh akan semakin menyadari bahwa persoalan yang di hadapinya merupakan konsekwensi dari sebuah sistem kapitalis dimana kontrol terhadap alat produksi di kuasai oleh segelintir orang.
Kaum buruh dan rakyat lainnya akan terbebas dari penghisapan sistem kapitalis apa bila kaum buruh mampu merebut dan menggantikan sistem dan kekuasaan yang ada pada haru ini.
Majulah...bangkitlah...Jayalah
Langganan:
Postingan (Atom)